Struktur Lengkap Pengurus DPP PDI-P sampai 2025, Ketambahan Ganjar dan Ahok

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri memperpanjang masa bakti kepengurusan DPP PDI-P periode 2019-2024 hingga tahun 2025. Pengukuhan kembali tersebut dilakukan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

 Dalam kesempatan yang sama, Megawati melantik Ganjar Pranowo menjadi Ketua DPP PDI-P Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Posisi tersebut sebelumnya tidak ada dalam struktur DPP PDI-P. Kemudian, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Ketua DPP Bidang Perekonomian. Posisi tersebut sebelumnya diduduki oleh Said Abdullah. Sementara itu, Said Abdullah bergeser menjadi Ketua DPP PDI-P Bidang Sumber Daya.

Selanjutnya, Mengawati juga melantik sejumlah kader untuk posisi baru dalam struktur DPP. Antara lain, Deddy Yevri Sitorus sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Ronny Talapessy sebagai Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, dan Adian Napitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Komunikasi. Apabila dilihat dari laman resmi PDI-P memang ada sedikit perubahan dalam struktur DPP.
 
Beberapa nomenklatur berubah, ada yang ditambah, disatukan, dan ada yang dihilangkan. Lalu, ada juga nama-nama yang digeser posisinya. Meskipun, beberapa posisi inti tidak berubah, seperti ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara umum. Sebagai contoh posisi Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu dipecah menjadi dua, legislatif dipegang oleh Bambang Wuryanto. Sedangkan eksekutif dipegang oleh Deddy Yevri Sitorus.

 Kemudian, Menteri Sosial (Mensos) Tri Risma Harini yang sebelumnya dipercaya membindangi kebudayaan, kini menjadi Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana. Sementara jabatan Ketua DPP Bidang Kebudayaan dipercayakan kepada Rano Karno.

Lalu, Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa diberikan kepada Zuhairi Misrawi. Sebelumnya, posisi ini dipegang oleh almarhum Hamka Haq. Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani mengatakan, perpanjangan masa bakti kepengurusan DPP untuk merespons situasi politik tahun 2024.

 Apalagi, dia mengatakan, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada November mendatang. Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto. Menurut dia, perpanjangan masa bakti dan penambahan dilakukan untuk merespons situasi terkini. Baca juga: 

Puan Ungkap Alasan Megawati Perpanjang Masa Bakti DPP PDI-P dan Lantik Ganjar-Ahok Berikut perbedaan struktur DPP PDI-P yang kembali diperpanjang oleh Megawati dengan yang sebelumnya, sebagaimana dikutip dari laman resmi PDI-P:

Sumber : kompas.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel